LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumenep 2025 baru menyentuh angka 44 persen hingga awal Agustus.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menilai kondisi ini sebagai sinyal kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang melambat dan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Padahal bulan ini sudah masuk semester kedua. Tapi serapan anggarannya belum separuhnya. Bagi kami, ini bisa dimaknai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sumenep melambat,” ujar Yasid, Sabtu, 9 Agustus 2025.
APBD Sumenep 2025 tercatat sebesar Rp 2,6 triliun. Hingga saat ini, realisasi baru mencapai Rp 1,1 triliun. Untuk belanja modal, dari alokasi Rp 139 miliar, serapan hanya sekitar Rp 24 miliar atau 17 persen.
Bagi Yasid, angka itu ironis. Belanja modal, yang seharusnya menjadi penggerak konsumsi dan berdampak langsung pada masyarakat, justru berada di titik rendah. “Belanja modal untuk berbagai kegiatan yang sudah direncanakan, malah hanya 17 persen realisasinya,” katanya.
Ia mendesak Bupati Sumenep agar menekan jajarannya mempercepat realisasi anggaran. Menurutnya, percepatan penyerapan APBD tidak hanya soal administrasi, tetapi juga terkait langsung dengan denyut perekonomian daerah.
“Semakin besar realisasi anggaran, maka perputaran ekonomi juga makin meningkat. Pada gilirannya, kesejahteraan masyarakat diharapkan ikut meningkat,” pungkasnya.
Minimnya serapan APBD Sumenep 2025 menjadi perhatian serius DPRD. Sorotan terhadap kinerja OPD ini diharapkan mendorong langkah percepatan, agar dana yang telah dialokasikan benar-benar memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
(*)
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep, Akhmadi Yasid, menilai kondisi ini sebagai sinyal kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) yang melambat dan bisa berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Padahal bulan ini sudah masuk semester kedua. Tapi serapan anggarannya belum separuhnya. Bagi kami, ini bisa dimaknai kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Sumenep melambat,” ujar Yasid, Sabtu, 9 Agustus 2025.
APBD Sumenep 2025 tercatat sebesar Rp 2,6 triliun. Hingga saat ini, realisasi baru mencapai Rp 1,1 triliun. Untuk belanja modal, dari alokasi Rp 139 miliar, serapan hanya sekitar Rp 24 miliar atau 17 persen.
Bagi Yasid, angka itu ironis. Belanja modal, yang seharusnya menjadi penggerak konsumsi dan berdampak langsung pada masyarakat, justru berada di titik rendah. “Belanja modal untuk berbagai kegiatan yang sudah direncanakan, malah hanya 17 persen realisasinya,” katanya.
Ia mendesak Bupati Sumenep agar menekan jajarannya mempercepat realisasi anggaran. Menurutnya, percepatan penyerapan APBD tidak hanya soal administrasi, tetapi juga terkait langsung dengan denyut perekonomian daerah.
“Semakin besar realisasi anggaran, maka perputaran ekonomi juga makin meningkat. Pada gilirannya, kesejahteraan masyarakat diharapkan ikut meningkat,” pungkasnya.
Minimnya serapan APBD Sumenep 2025 menjadi perhatian serius DPRD. Sorotan terhadap kinerja OPD ini diharapkan mendorong langkah percepatan, agar dana yang telah dialokasikan benar-benar memberi dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat.
(*)
