LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Sorotan tajam soal minimnya pembangunan infrastruktur di wilayah kepulauan Sumenep mengemuka dalam Forum Group Discussion (FGD) yang digelar Forum Mahasiswa Kangayan (Formaka) di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Sumenep pada Minggu, 11 Mei 2025.
Forum tersebut menjadi ruang kritik sekaligus jembatan dialog antara mahasiswa dengan wakil rakyat. DPRD Sumenep tampil dominan dalam diskusi ini, terutama soal tanggung jawab dan komitmen anggaran.
Rifki Qolib Mustofa, Ketua Umum Formaka 2025–2026, membuka diskusi dengan nada tegas. Ia menyebut pelibatan DPRD sebagai langkah strategis untuk mengurai masalah infrastruktur yang membelit daerahnya. “Dengan hadirnya anggota dewan ini menjadi momentum kita bisa berdiskusi mengenai infrastruktur di kepulauan,” kata Rifki, yang akrab disapa Arif.
Menurutnya, jalan rusak, akses pendidikan dan layanan kesehatan yang terbatas, serta komunikasi yang tersekat sinyal lemah, menjadi bukti ketertinggalan yang nyata di Kecamatan Kangayan. Ia berharap, DPRD Sumenep tidak sekadar hadir sebagai simbol, melainkan ikut menyusun solusi konkret.
Formaka mengundang tujuh legislator dari Dapil VIII (Kepulauan) namun hanya dua yang datang: Syamsul Bahri dari Anggota Komisi IV dan Wahyudi, Wakil Ketua Komisi III.
Ahmad Faiq Hasan dari PMII Wiraraja juga angkat bicara. Ia menyoal dana DAK sebesar Rp20 miliar yang sempat ditarik, menyisakan hanya 4 miliar dari APBD. “Komitmen Pemkab dan DPRD Sumenep seperti hanya angan-angan. Yang seharusnya 10 persen APBD itu untuk infrastruktur, saat ini hanya 19 miliar saja,” ujarnya.
Faiq merujuk pada Perda Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Jalan. Pasal 28 Ayat 3 menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 10 persen dari APBD untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan. Realisasi saat ini dinilai jauh panggang dari api.
Rinciannya pun dibuka: 2 miliar untuk jalan poros Kangayan, 1 miliar untuk poros Angon-Angon–Pajarnangger, 400 juta untuk pemeliharaan Pelabuhan Batu Guluk–Pandeman, dan 600 juta untuk poros Sabuntan di Kecamatan Sapeken.
Wahyudi, dari Komisi III, tak mengelak. Ia bahkan mengaku geram dengan minimnya porsi anggaran yang mengalir ke kepulauan. Ia menyebut sudah memperjuangkan lebih dari 80 miliar dalam APBD 2026. “Kami perjuangkan melalui Badan Anggaran. Dana yang dialokasikan ke kepulauan terakumulasi lebih dari 80 miliar, dan itu berhasil saya perjuangkan,” tegas Wahyudi.
Tak hanya infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi sorotan. Abdurrahman Saleh dari Formaka mempertanyakan kinerja DPRD dalam memastikan layanan pendidikan berjalan. “Soal pendidikan, banyak fasilitas yang masih belum dipenuhi di sekolah-sekolah. Bahkan terdapat guru yang sering tidak ada di tempat,” ujarnya.
Pernyataan itu disambut Syamsul Bahri dari Komisi IV DPRD Sumenep. Ia mengakui banyak guru dari daratan yang mengajar di kepulauan, namun hanya muncul sebulan sekali. Absensi tetap terisi, gaji tetap turun. “Saya ngecek memang benar. Tapi absennya terisi, ini kan aneh,” ucapnya.
Syamsul mengusulkan agar guru ditempatkan di daerah asalnya agar tak ada lagi celah untuk bolos. “Kalau SK seperti PPPK kan biasanya terhalang kontrak. Ini kami berupaya agar bisa dirubah,” katanya.
Ia pun membuka pintu seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi. “Terkait guru yang tidak efektif mengajar, sekolah yang tidak layak dihuni, dan aspirasi apapun, monggo disampaikan ke saya. Saya terbuka untuk teman-teman kepulauan,” katanya, menutup pernyataan.
Forum ini memperlihatkan bahwa DPRD Sumenep tidak tinggal diam. Janji untuk memperjuangkan anggaran hingga 80 miliar menjadi angin segar. Tinggal bagaimana konsistensi itu dibuktikan dalam kebijakan nyata. Aspirasi mahasiswa telah terucap, kini giliran dewan untuk membuktikan.
(*)
