LANGGAMPOS.NET - Presiden Prabowo Subianto menegaskan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025. Regulasi ini memastikan target menjadikan Nusantara sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028, dengan dukungan pemindahan aparatur sipil negara (ASN) dan penyediaan infrastruktur memadai.
Berdasarkan Perpres tersebut, secara bertahap 1.700 hingga 4.100 ASN akan mulai bertugas di Nusantara. Hingga 2029, jumlahnya diproyeksikan mencapai 9.500 ASN. Pemerintah telah menyiapkan fasilitas penunjang. Per September 2025, sebanyak 44 tower hunian sudah siap dihuni, tiga tower dalam tahap penyelesaian, dan empat tower baru masih dalam pembangunan.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, menyebut regulasi ini memberi kepastian bagi semua pemangku kepentingan. “Perpres 79 2025 ini diharapkan memberikan kepastian bagi masyarakat, pelaku usaha maupun investor untuk tidak meragukan kelanjutan dan penyelesaian pembangunan IKN yang hingga saat ini terus berjalan,” ujar Basuki, Sabtu (27/9/2025).
Pembangunan IKN tahap pertama (2022–2024) telah menghadirkan infrastruktur utama. Di antaranya Istana Garuda, kantor pemerintahan, hunian ASN dan menteri, rumah sakit, hotel, hingga bandara VVIP. Investasi swasta ikut menopang pembangunan, bersamaan dengan penerapan standar Bangunan Gedung Hijau (BGH) dan Bangunan Gedung Cerdas (BGC). Untuk pengawasan, tersedia Command Center berbasis CCTV, drone, dan IoT yang memantau progres secara real-time.
Sejumlah proyek multiyears dari tahap pertama masih berjalan hingga 2025, termasuk Istana Wakil Presiden, Masjid Negara, hunian ASN, dan jalan tol Balikpapan–IKN yang ditargetkan selesai akhir tahun depan.
Memasuki tahap kedua (2025–2028), fokus diarahkan pada pemindahan ASN, pembangunan gedung legislatif dan yudikatif, penataan kawasan Sepaku, ruang terbuka hijau, infrastruktur konektivitas, hingga investasi pendidikan. Selain mengandalkan APBN, pemerintah juga mengedepankan investasi swasta. Hingga September 2025, realisasi investasi swasta non-APBN telah mencapai Rp65,3 triliun, berasal dari 49 pelaku usaha dengan 52 perjanjian kerja sama.
“Melalui Perpres ini, pembangunan Nusantara ditegaskan bukan sekadar pemindahan ibu kota, melainkan juga transformasi menuju tata kelola pemerintahan modern, kolaboratif, dan berdaya saing global,” pungkas Basuki.
(*)
