 |
| Publik Dukung Bupati Sumenep Tindak Tegas ASN dan PPPK yang Terbukti Melakukan Selingkuh |
LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap aparatur sipil negara (ASN) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang terlibat perselingkuhan.
Langkah itu disebut sebagai bagian dari upaya menjaga integritas dan disiplin birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.
“Saya mendapat laporan dengan bukti-buktinya, ada oknum dokter PPPK di puskesmas yang melanggar disiplin dan etika,” ujar Fauzi kepada media, Senin (3/11/2025).
Bupati menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir pelanggaran moral apa pun, terutama yang mencederai citra aparatur di mata masyarakat. Ia menekankan bahwa sanksi berat menanti pelaku yang terbukti bersalah.
“Kalau memang ada bukti yang kuat, sanksi terberat yang bisa dijatuhkan adalah penghentian dan atau pemutusan hubungan perjanjian kerja,” tegasnya.
Pernyataan Bupati Sumenep itu mendapat dukungan luas dari publik. Warga menilai langkah tegas tersebut penting agar aparatur pemerintah menjadi teladan moral di tengah masyarakat.
Nur, warga Sumenep, menyampaikan dukungannya. “Jangan kasih ampun jika memang ada ASN yang terbukti bersalah melakukan perselingkuhan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pajak masyarakat digunakan untuk, salah satunya, membayar gaji ASN dan PPPK, sehingga tidak pantas jika dana publik justru membiayai pelaku amoral.
“Saya bekerja keras untuk bayar pajak tepat waktu. Saya tidak ikhlas jika pajak yang saya bayarkan digunakan untuk membayar gaji peselingkuh,” kata Nur dengan nada tegas.
Fauzi menilai, ketegasan ini penting untuk menjaga marwah pemerintah daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, khususnya tenaga medis.
“Saya bekerja keras untuk bayar pajak tepat waktu. Saya tidak ikhlas jika pajak yang saya bayarkan digunakan untuk membayar gaji peselingkuh,” kata Nur dengan nada tegas.
Fauzi menilai, ketegasan ini penting untuk menjaga marwah pemerintah daerah serta kepercayaan masyarakat terhadap aparatur, khususnya tenaga medis.
Menurutnya, ASN dan PPPK harus menjadi contoh baik, bukan justru mencoreng citra institusi.
“Masyarakat mempercayakan pelayanan kesehatan kepada tenaga medis. Jika ada yang berperilaku tidak pantas, tentu mencederai citra institusi dan merugikan rekan sejawat yang bekerja dengan baik,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar ASN dan PPPK menjaga profesionalitas, menjauhi perilaku menyimpang, serta fokus memberikan pelayanan publik yang optimal.
“PPPK jangan ada kasus perselingkuhan dan bermain judi online yang merusak diri sendiri, keluarga, dan citra pemerintah daerah. ASN dan PPPK harus memberi teladan, bekerja sungguh-sungguh, dan menjaga nama baik institusi,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep kini memperkuat pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran serupa.
“Masyarakat mempercayakan pelayanan kesehatan kepada tenaga medis. Jika ada yang berperilaku tidak pantas, tentu mencederai citra institusi dan merugikan rekan sejawat yang bekerja dengan baik,” ujarnya.
Ia mengingatkan agar ASN dan PPPK menjaga profesionalitas, menjauhi perilaku menyimpang, serta fokus memberikan pelayanan publik yang optimal.
“PPPK jangan ada kasus perselingkuhan dan bermain judi online yang merusak diri sendiri, keluarga, dan citra pemerintah daerah. ASN dan PPPK harus memberi teladan, bekerja sungguh-sungguh, dan menjaga nama baik institusi,” pungkasnya.
Pemerintah Kabupaten Sumenep kini memperkuat pengawasan internal untuk mencegah pelanggaran serupa.
Langkah itu menjadi bagian dari upaya menegakkan disiplin ASN dan PPPK sekaligus mempertahankan kepercayaan publik terhadap birokrasi daerah.
(*)