LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep diam-diam melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Badung, Bali, dan telah diberitakan oleh media-media di sana, salah satunya Denpost.id (23/10/2025).
Kunjungan tersebut bukan sekadar perjalanan dinas biasa, melainkan upaya serius mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari salah satu kabupaten terkaya di Indonesia itu.
Kunjungan tersebut bukan sekadar perjalanan dinas biasa, melainkan upaya serius mempelajari strategi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari salah satu kabupaten terkaya di Indonesia itu.
Rombongan Banggar DPRD Sumenep diterima oleh Anggota Komisi III DPRD Badung, I Nyoman Satria, di Gedung DPRD Badung. Ketua DPRD Sumenep, H. Zainal Arifin, memimpin langsung kunjungan itu bersama sejumlah pimpinan dan anggota dewan.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menyebut tujuan kunjungan ini untuk menggali ilmu tentang tata kelola keuangan daerah yang efektif.
“Sebenarnya Badung ini tidak bisa kami tiru karena sumber dan budayanya berbeda. Walaupun tidak bisa ditiru sepenuhnya, setidaknya ada peningkatan dari target PAD kami yang sekarang sekitar Rp300 miliar,” ujarnya.
Menurut Dul Siam, studi banding ke Badung merupakan langkah penting agar Sumenep bisa melakukan lompatan dalam pengelolaan keuangannya. Ia menegaskan, daerah tidak boleh hanya mengandalkan dana transfer dari pusat.
“Oleh karena itu, kami serius belajar ke sini dengan mengajak OPD-OPD terkait agar mereka bisa langsung mendengar kiat-kiat dari Badung. Mungkin 30 persen sampai 50 persen bisa kita terapkan di Sumenep untuk meningkatkan PAD,” kata politisi senior yang sudah empat periode duduk di DPRD Sumenep ini.
Dari pihak tuan rumah, I Nyoman Satria menjelaskan bahwa PAD Kabupaten Badung tahun 2025 dirancang mencapai Rp10 triliun, dan untuk tahun 2026 ditargetkan naik menjadi Rp11,5 triliun. Angka fantastis itu sebagian besar berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah pariwisata tersebut.
Satria menuturkan, salah satu strategi penting yang dilakukan Badung adalah pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD). Tim ini bertugas mendata dan mengawasi potensi pajak daerah agar tidak bocor.
Wakil Ketua DPRD Sumenep, H. Dul Siam, menyebut tujuan kunjungan ini untuk menggali ilmu tentang tata kelola keuangan daerah yang efektif.
“Sebenarnya Badung ini tidak bisa kami tiru karena sumber dan budayanya berbeda. Walaupun tidak bisa ditiru sepenuhnya, setidaknya ada peningkatan dari target PAD kami yang sekarang sekitar Rp300 miliar,” ujarnya.
Menurut Dul Siam, studi banding ke Badung merupakan langkah penting agar Sumenep bisa melakukan lompatan dalam pengelolaan keuangannya. Ia menegaskan, daerah tidak boleh hanya mengandalkan dana transfer dari pusat.
“Oleh karena itu, kami serius belajar ke sini dengan mengajak OPD-OPD terkait agar mereka bisa langsung mendengar kiat-kiat dari Badung. Mungkin 30 persen sampai 50 persen bisa kita terapkan di Sumenep untuk meningkatkan PAD,” kata politisi senior yang sudah empat periode duduk di DPRD Sumenep ini.
Dari pihak tuan rumah, I Nyoman Satria menjelaskan bahwa PAD Kabupaten Badung tahun 2025 dirancang mencapai Rp10 triliun, dan untuk tahun 2026 ditargetkan naik menjadi Rp11,5 triliun. Angka fantastis itu sebagian besar berasal dari pajak hotel dan restoran (PHR) yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah pariwisata tersebut.
Satria menuturkan, salah satu strategi penting yang dilakukan Badung adalah pembentukan Tim Terpadu Optimalisasi Pendapatan Daerah (TOPD). Tim ini bertugas mendata dan mengawasi potensi pajak daerah agar tidak bocor.
“Sebenarnya pariwisata Badung juga sangat rentan dengan berbagai isu, termasuk isu global yang bisa mempengaruhi pendapatan kami,” ujarnya.
Ia juga memberi masukan kepada Sumenep untuk mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan.
Ia juga memberi masukan kepada Sumenep untuk mengoptimalkan aset daerah yang belum termanfaatkan.
“Pemerintah Kabupaten Sumenep bisa memanfaatkan tanah pemerintah yang tidak dipakai dengan cara disewakan kepada pihak ketiga. Selain itu, retribusi daerah juga harus digarap serius,” kata Satria.
Politisi PDIP itu juga menilai, UMKM di Sumenep dapat menjadi sumber tambahan PAD.
Politisi PDIP itu juga menilai, UMKM di Sumenep dapat menjadi sumber tambahan PAD.
“Kalau banyak pelaku UMKM yang memiliki NPWPD, meski pajaknya kecil, tapi jumlahnya bisa signifikan. Di Badung ada sekitar 30.000 NPWPD yang berkontribusi bagi PAD kami,” ujarnya.
Sementara itu, Kabid Penagihan Bapenda Badung, I Putu Arief Wicaksana Sunarta, menjelaskan strategi teknis lain dalam peningkatan PAD, seperti pendataan pajak melalui TOPD, pemeriksaan pajak secara masif, dan penarikan PBB dengan sistem jemput bola.
“Kami juga memberikan pengurangan 100 persen untuk tanah pertanian atau jalur hijau yang tidak dikomersilkan. Namun jika sudah dikomersilkan, datanya diperbarui. Kami juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk mengoptimalkan penagihan pajak,” paparnya.
Publik kini menunggu sejauh mana hasil studi banding itu akan diterapkan di Sumenep.
Sementara itu, Kabid Penagihan Bapenda Badung, I Putu Arief Wicaksana Sunarta, menjelaskan strategi teknis lain dalam peningkatan PAD, seperti pendataan pajak melalui TOPD, pemeriksaan pajak secara masif, dan penarikan PBB dengan sistem jemput bola.
“Kami juga memberikan pengurangan 100 persen untuk tanah pertanian atau jalur hijau yang tidak dikomersilkan. Namun jika sudah dikomersilkan, datanya diperbarui. Kami juga bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri untuk mengoptimalkan penagihan pajak,” paparnya.
Publik kini menunggu sejauh mana hasil studi banding itu akan diterapkan di Sumenep.
Apakah strategi Badung yang sukses mencapai PAD triliunan rupiah bisa menjadi inspirasi bagi kabupaten di ujung timur Madura itu? Waktu yang akan menjawabnya.
(*)