 |
| Illustrasi: Angka Kemiskinan Sumenep 2025 Turun Drastis |
LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Data terakhir, angka kemiskinan Sumenep, hingga Maret 2025, turun drastis. Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, total penduduk miskin tercatat sebanyak 188.480 jiwa, atau 17,02 persen dari total populasi 1.107.403 jiwa.
Data tersebut diperoleh dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis BPS Sumenep. Pelaksana Harian (Plh) Kepala BPS Sumenep, Erfan Iswantoro, membenarkan temuan tersebut.
“Itu hasil Susenas terakhir,” kata Erfan, Senin (27/10/2025).
Menurut Erfan, angka itu menunjukkan penurunan 7.940 jiwa dibandingkan Maret 2024, yang kala itu mencapai 196.420 jiwa. Dari sisi persentase, tingkat kemiskinan turun dari 17,78 persen menjadi 17,02 persen, atau turun 0,76 persen dalam satu tahun.
“Ada penurunan sebesar 0,76 persen,” ujar Erfan.
Selain angka kemiskinan, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) juga membaik. Pada Maret 2025, indeks tersebut tercatat 2,18, menurun dari 4,19 pada Maret 2024. Artinya, rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin menurun.
Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) yang menggambarkan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga turun. Dari 1,53 menjadi 0,47, atau turun 1,06 poin dibandingkan tahun sebelumnya.
“P1 dan P2, untuk indeks kedalaman dan keparahan, juga mengalami penurunan,” kata Erfan.
Penurunan ini tak lepas dari berbagai program penanggulangan kemiskinan yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, mengatakan pemerintah daerah fokus menjaga daya beli masyarakat miskin melalui program bantuan sosial.
“Bantuan ini untuk menjaga daya beli warga miskin agar kebutuhan dasar mereka tetap terpenuhi,” kata Arif.
Beberapa program yang dijalankan antara lain Program Sembako (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), beasiswa bagi mahasiswa kurang mampu, serta bantuan bagi lanjut usia (lansia).
Selain bantuan sosial, pemerintah juga memperkuat program pemberdayaan ekonomi. Melalui pelatihan keterampilan kerja, pengembangan sektor pertanian dan perikanan, hingga penyelenggaraan job fair, Pemkab berupaya membuka akses seluas-luasnya ke dunia kerja.
“Kami ingin masyarakat miskin punya kemampuan dan kesempatan yang sama dalam dunia kerja,” ujar Arif.
Di sisi lain, Pemkab Sumenep juga menyalurkan program berbasis infrastruktur sosial. Upaya tersebut meliputi perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), penyediaan air minum layak konsumsi, program sanitasi berbasis masyarakat, serta subsidi transportasi bagi wilayah kepulauan.
“Untuk kepulauan, tantangannya akses. Subsidi transportasi kami berikan agar aktivitas ekonomi tetap berjalan,” kata Arif.
Penurunan angka kemiskinan ini menjadi sinyal positif bagi pembangunan ekonomi Sumenep. Pemerintah daerah berharap, tren penurunan tersebut terus berlanjut lewat kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Berupaya terus dengan komitmen terhadap bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, dan pemerataan akses antar wilayah, Sumenep menargetkan tingkat kemiskinan bisa turun di bawah 16 persen pada tahun depan.
(*)
Sumber: Kompas