LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Kabupaten Sumenep tahun ini dipastikan tidak mendapat jatah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Program bantuan perbaikan rumah tidak layak huni itu justru lebih banyak mengalir ke Pamekasan, Bangkalan, dan Sampang.
Staf Fungsional Penata Kelola Perumahan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Pamekasan, Dwi Budayana Eka D, mengungkapkan pihaknya sudah menerima petunjuk teknis (juknis) pelaksanaan BSPS tahun 2025.
“Secara nominal, anggaran yang digelontorkan tahun ini mencapai Rp 840 juta dan tersebar di 42 lokasi. Setiap titik mendapatkan Rp 20 juta. Tapi kami belum menerima info secara BNBA (by name by address),” kata Dwi kepada wartawan.
“Secara nominal, anggaran yang digelontorkan tahun ini mencapai Rp 840 juta dan tersebar di 42 lokasi. Setiap titik mendapatkan Rp 20 juta. Tapi kami belum menerima info secara BNBA (by name by address),” kata Dwi kepada wartawan.
Menurut Dwi, ada perubahan mendasar dalam mekanisme penginputan calon penerima bantuan (CPB). Jika sebelumnya bersumber dari data Kementerian Pekerjaan Umum, kini menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.
Ia menambahkan, perubahan juga terjadi pada distribusi desa/kelurahan. Target awal 22 titik kini menyusut hanya menjadi empat desa/kelurahan. “Sesuai juklak dan juknis, minimal 10 CPB setiap desa. Andai tidak berubah, mungkin desa hanya dapat tiga hingga empat titik saja,” ujarnya.
Meski demikian, jumlah alokasi di Pamekasan tetap turun signifikan dibanding tahun lalu. Pada 2024, daerah yang dikenal sebagai Kota Gerbang Salam itu mendapat 218 titik, sedangkan tahun ini hanya 42. Dwi menyebut penurunan tersebut akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
Di tingkat legislatif, Komisi III DPRD Pamekasan meminta program ini dijalankan tanpa menyimpang dari aturan. “Kami tidak ingin di kemudian hari menyisakan polemik,” tandas Armidin, anggota Komisi III DPRD Pamekasan.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, total jatah BSPS untuk daerah pesisir Jawa Timur tahun ini mencapai 1.500 titik. Kuota tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota, termasuk Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Banyuwangi, Probolinggo, Tuban, dan Situbondo.
Di wilayah Madura, Bangkalan menjadi penerima terbesar dengan 1.200 titik, disusul Pamekasan 42 titik, dan Sampang 25 titik. Sumenep nihil bantuan.
Absennya Sumenep dalam daftar penerima menimbulkan tanda tanya. Kabupaten dengan wilayah terluas di Madura itu justru dikenal memiliki angka rumah tidak layak huni cukup tinggi.
Pemerintah pusat belum memberi penjelasan rinci soal alasan Sumenep tidak mendapat alokasi. Namun, ketiadaan kuota ini berpotensi memicu kritik publik terhadap ketimpangan distribusi program BSPS di Madura.
Meski demikian, jumlah alokasi di Pamekasan tetap turun signifikan dibanding tahun lalu. Pada 2024, daerah yang dikenal sebagai Kota Gerbang Salam itu mendapat 218 titik, sedangkan tahun ini hanya 42. Dwi menyebut penurunan tersebut akibat kebijakan efisiensi anggaran dari pusat.
Di tingkat legislatif, Komisi III DPRD Pamekasan meminta program ini dijalankan tanpa menyimpang dari aturan. “Kami tidak ingin di kemudian hari menyisakan polemik,” tandas Armidin, anggota Komisi III DPRD Pamekasan.
Berdasarkan data yang dihimpun Jawa Pos Radar Madura, total jatah BSPS untuk daerah pesisir Jawa Timur tahun ini mencapai 1.500 titik. Kuota tersebut tersebar di delapan kabupaten/kota, termasuk Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Banyuwangi, Probolinggo, Tuban, dan Situbondo.
Di wilayah Madura, Bangkalan menjadi penerima terbesar dengan 1.200 titik, disusul Pamekasan 42 titik, dan Sampang 25 titik. Sumenep nihil bantuan.
Absennya Sumenep dalam daftar penerima menimbulkan tanda tanya. Kabupaten dengan wilayah terluas di Madura itu justru dikenal memiliki angka rumah tidak layak huni cukup tinggi.
Pemerintah pusat belum memberi penjelasan rinci soal alasan Sumenep tidak mendapat alokasi. Namun, ketiadaan kuota ini berpotensi memicu kritik publik terhadap ketimpangan distribusi program BSPS di Madura.
(*)
