LANGGAMPOS.NET - Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. memerintahkan pemeriksaan gaya hidup pejabat pemerintah yang diduga terlibat dalam praktik korupsi.
Instruksi tegas ini muncul setelah publik marah melihat flexing keluarga pejabat yang pamer mobil mewah dan kekayaan mencurigakan, sementara proyek infrastruktur khususnya pengendalian banjir masih bermasalah.
Instruksi Marcos diarahkan kepada pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH), lembaga yang memegang proyek pengendalian banjir bernilai besar. Proyek itu kerap jadi sorotan karena muncul dugaan penyimpangan anggaran yang mengakibatkan sejumlah pembangunan gagal berfungsi.
Juru bicara Istana, Claire Castro, menegaskan bahwa pemeriksaan gaya hidup para pejabat akan menelusuri harta, aset, dan pola pengeluaran mereka untuk memastikan sesuai dengan pendapatan resmi. “Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau memang tidak ada yang terlibat, pemeriksaan ini seharusnya tidak menjadi masalah,” kata Castro, dikutip dari Philstar, Jumat, 12 September 2025.
Castro menyebut langkah itu bukan hanya sekadar formalitas. Presiden ingin memastikan tidak ada pejabat atau kontraktor yang menikmati gaya hidup mewah di luar kewajaran. “Presiden ingin memastikan tidak ada gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan sumber penghasilan,” ujarnya.
Fenomena pejabat dan kontraktor yang kerap pamer mobil mewah di tengah krisis publik menambah kemarahan masyarakat Filipina. Castro menyoroti Biro Bea Cukai (BOC) agar menelusuri apakah kendaraan-kendaraan bernilai tinggi itu masuk lewat prosedur resmi dan sudah dikenai pajak sesuai aturan. “Kita semua bisa melihat sendiri ada begitu banyak mobil mewah. Pertanyaannya, apakah pajaknya sudah dibayar sesuai aturan?” ucapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperketat izin usaha dan izin operasional kontraktor yang mengantongi proyek bernilai jutaan dolar. Marcos turut menginstruksikan Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) serta Komisi Audit (COA) untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi dan pengeluaran para pejabat.
“Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti menerima suap, tak peduli apa jabatannya atau siapa pendukung politiknya, tetap akan dituntut pidana,” tegas Castro.
Dalam inspeksi lapangan, Marcos menemukan banyak proyek fiktif dan rusak di Marikina, Iloilo, Bulacan, dan Benguet. Sejumlah proyek yang menghabiskan jutaan dolar tetap gagal mencegah banjir, bahkan beberapa di antaranya tidak berfungsi sama sekali. Kekecewaan publik semakin meluas setelah kasus itu terbuka ke ruang publik.
Instruksi Marcos diarahkan kepada pejabat Departemen Pekerjaan Umum dan Jalan Raya (DPWH), lembaga yang memegang proyek pengendalian banjir bernilai besar. Proyek itu kerap jadi sorotan karena muncul dugaan penyimpangan anggaran yang mengakibatkan sejumlah pembangunan gagal berfungsi.
Juru bicara Istana, Claire Castro, menegaskan bahwa pemeriksaan gaya hidup para pejabat akan menelusuri harta, aset, dan pola pengeluaran mereka untuk memastikan sesuai dengan pendapatan resmi. “Tidak ada yang salah dengan itu. Kalau memang tidak ada yang terlibat, pemeriksaan ini seharusnya tidak menjadi masalah,” kata Castro, dikutip dari Philstar, Jumat, 12 September 2025.
Castro menyebut langkah itu bukan hanya sekadar formalitas. Presiden ingin memastikan tidak ada pejabat atau kontraktor yang menikmati gaya hidup mewah di luar kewajaran. “Presiden ingin memastikan tidak ada gaya hidup mewah yang tidak sejalan dengan sumber penghasilan,” ujarnya.
Fenomena pejabat dan kontraktor yang kerap pamer mobil mewah di tengah krisis publik menambah kemarahan masyarakat Filipina. Castro menyoroti Biro Bea Cukai (BOC) agar menelusuri apakah kendaraan-kendaraan bernilai tinggi itu masuk lewat prosedur resmi dan sudah dikenai pajak sesuai aturan. “Kita semua bisa melihat sendiri ada begitu banyak mobil mewah. Pertanyaannya, apakah pajaknya sudah dibayar sesuai aturan?” ucapnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga diminta memperketat izin usaha dan izin operasional kontraktor yang mengantongi proyek bernilai jutaan dolar. Marcos turut menginstruksikan Biro Pendapatan Dalam Negeri (BIR) serta Komisi Audit (COA) untuk memperkuat pengawasan terhadap transaksi dan pengeluaran para pejabat.
“Tidak ada yang kebal hukum. Siapa pun yang terbukti menerima suap, tak peduli apa jabatannya atau siapa pendukung politiknya, tetap akan dituntut pidana,” tegas Castro.
Dalam inspeksi lapangan, Marcos menemukan banyak proyek fiktif dan rusak di Marikina, Iloilo, Bulacan, dan Benguet. Sejumlah proyek yang menghabiskan jutaan dolar tetap gagal mencegah banjir, bahkan beberapa di antaranya tidak berfungsi sama sekali. Kekecewaan publik semakin meluas setelah kasus itu terbuka ke ruang publik.
Istana meluncurkan situs “Sumbong sa Pangulo” agar masyarakat bisa melaporkan langsung dugaan penyimpangan. Dalam waktu singkat, lebih dari 9.000 laporan masuk. Mayoritas aduan menyoroti dugaan korupsi, kolusi tender, serta proyek abal-abal yang melibatkan pejabat dan kontraktor DPWH.
Investigasi awal mencatat, sepuluh pejabat di Distrik 1 Bulacan sudah diberhentikan. Sementara itu, seorang insinyur di Distrik 1 Batangas, Abelardo Calalo, ditangkap usai mencoba menyuap anggota DPR Leandro Leviste agar menghentikan penyelidikan. Leviste melaporkan insinyur tersebut, namun ia juga mengusulkan agar Calalo dijadikan saksi kunci untuk membongkar jaringan korupsi lebih luas.
Kasus ini kini tengah diselidiki secara paralel oleh Senat dan DPR. Marcos menekankan bahwa dana besar sudah digelontorkan ke berbagai kota untuk proyek pengendalian banjir. Namun ironinya, banyak kota tetap terendam air bahkan hanya dengan hujan ringan. “Ini saatnya mengakhiri budaya korupsi yang merugikan rakyat,” kata Marcos.
Investigasi awal mencatat, sepuluh pejabat di Distrik 1 Bulacan sudah diberhentikan. Sementara itu, seorang insinyur di Distrik 1 Batangas, Abelardo Calalo, ditangkap usai mencoba menyuap anggota DPR Leandro Leviste agar menghentikan penyelidikan. Leviste melaporkan insinyur tersebut, namun ia juga mengusulkan agar Calalo dijadikan saksi kunci untuk membongkar jaringan korupsi lebih luas.
Kasus ini kini tengah diselidiki secara paralel oleh Senat dan DPR. Marcos menekankan bahwa dana besar sudah digelontorkan ke berbagai kota untuk proyek pengendalian banjir. Namun ironinya, banyak kota tetap terendam air bahkan hanya dengan hujan ringan. “Ini saatnya mengakhiri budaya korupsi yang merugikan rakyat,” kata Marcos.
(*)