LANGGAMPOS.NET - Nepal mengalami babak baru dalam sejarah politiknya setelah generasi muda mengambil alih jalannya transisi kekuasaan. Pada Jumat, 12 September 2025, Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung, resmi terpilih sebagai perdana menteri sementara lewat pemilu digital yang digelar di platform Discord.
Pemilu dadakan ini berlangsung setelah Perdana Menteri KP Sharma Oli dan empat menterinya mundur di tengah gelombang protes besar-besaran. Kerusuhan yang menewaskan 51 orang dan melukai lebih dari 1.300 lainnya membuat pemerintah lumpuh. Militer turun tangan, memberlakukan jam malam, dan menutup akses ke berbagai fasilitas publik.
Akar demonstrasi bermula dari kebijakan pemerintah menutup akses media sosial seperti Facebook dan Instagram. Keputusan itu memicu kemarahan Generasi Z, kelompok muda yang selama ini aktif menyuarakan kritik lewat dunia digital. Mereka turun ke jalan membawa spanduk dan meneriakkan slogan antikorupsi. Namun aksi damai berubah menjadi kerusuhan ketika aparat menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan pentungan.
Sejumlah gedung pemerintah dibakar, termasuk kantor kementerian, bandara, hingga stasiun televisi. Bahkan Istana Singha Durbar, pusat pemerintahan Nepal, hangus dilalap api. Kekacauan ini memaksa Oli menyerahkan jabatan.
Dalam kekosongan kekuasaan, anak muda Nepal bergerak cepat. Mereka memanfaatkan Discord, aplikasi populer di kalangan gamer, untuk menggelar perdebatan, jajak pendapat, hingga pemilihan calon pemimpin transisi. Satu server dengan lebih dari 145 ribu anggota berubah menjadi ruang parlemen digital.
Sepekan penuh, polling digelar oleh kelompok protes. Nama Sushila Karki muncul sebagai kandidat paling populer. Reputasinya yang dikenal tegas dan antikorupsi membuatnya mendapat dukungan luas.
“Parlemen Nepal saat ini adalah Discord,” ujar Sid Ghimiri (23), kreator konten yang mengelola kanal diskusi digital, dikutip The New York Times.
Penunjukan Karki kemudian disahkan lewat pertemuan Presiden Ramchandra Paudel, Panglima Angkatan Darat Jenderal Ashok Raj Sigdel, dan perwakilan gerakan protes. Karki menjadi perempuan pertama yang memimpin pemerintahan Nepal. Masa jabatannya akan berakhir setelah pemilu resmi pada 5 Maret 2026.
Sushila Karki bukan sosok asing di dunia politik dan hukum Nepal. Perempuan berusia 73 tahun itu dikenal luas atas integritasnya saat menjabat Ketua Mahkamah Agung. Ia pernah menjatuhkan vonis terhadap Menteri Informasi Jaya Prakash Prasad Gupta dalam kasus korupsi dan membatalkan keputusan pemerintah terkait pengangkatan kepala kepolisian.
Pada 2017, dirinya sempat menghadapi mosi pemakzulan yang dituduhkan berpihak. Namun gelombang dukungan dari masyarakat sipil menilai tuduhan itu serangan terhadap independensi peradilan. Mahkamah Agung akhirnya mencabut mosi tersebut.
Setelah menjabat perdana menteri sementara, Karki langsung membubarkan parlemen dan menetapkan jadwal pemilu baru. Ia menegaskan pemerintahan transisi harus fokus pada pemulihan stabilitas dan kepercayaan publik.
Karki dan suaminya, Durga Prasad Subedi, memiliki sejarah panjang dalam gerakan pro-demokrasi. Pada 1990, mereka terlibat dalam gerakan rakyat yang berhasil menghapus monarki absolut. Kala itu, Karki dipenjara dan menulis novel Kara berdasarkan pengalamannya. Sementara Subedi ditahan karena dituding terlibat pembajakan pesawat Royal Nepal Airlines demi mendanai perjuangan melawan monarki.
Kini kondisi Nepal berangsur stabil. Kepolisian mulai kembali beroperasi di Lembah Kathmandu, Mahkamah Agung dibuka kembali, dan sektor perbankan perlahan berfungsi.
Transisi ini menandai babak baru, ketika Generasi Z menunjukkan kekuatan politik digitalnya, dan sejarah mencatat lahirnya perdana menteri wanita pertama Nepal.
(*)
