LANGGAMPOS.NET - SUMENEP – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Moh. Anwar Sumenep menerima penghargaan bergengsi dalam ajang SMSI Award 2025.
Penghargaan itu diberikan karena RSUD dinilai sebagai pelopor transformasi layanan kesehatan di daerah.
Namun, apresiasi itu tak datang tanpa catatan. H. Sami’oeddin, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, mengaku bangga dengan pencapaian rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut, tetapi juga mengingatkan pentingnya penilaian dari masyarakat sebagai penerima langsung layanan kesehatan.
“Penghargaan itu baik, tapi alangkah lebih baiknya jika penghargaan itu didasarkan atas dasar hasil survei kepuasan masyarakat,” ujar politisi yang akrab disapa Ke Samik itu.
Dalam pandangannya, bisa menjadi kontradiktif bila penghargaan diberikan sementara keluhan dari masyarakat masih sering terdengar.
“Kalau masyarakat masih mengeluh soal layanan, apalagi merasa ada diskriminasi, itu artinya masih ada yang harus dibenahi,” katanya.
Pernyataan Ke Samik tak lepas dari sejumlah berita yang belakangan mencuat. Pada Kamis, 29 Mei 2025, media terbitan.com melaporkan keluhan pasien BPJS yang harus antre berjam-jam dan bahkan ditolak rawat inap dengan alasan kamar penuh.
Dua hari sebelumnya, blok-a.com juga memberitakan hal serupa. Disebutkan bahwa beberapa warga menduga adanya diskriminasi dalam pelayanan serta praktik "jalur dalam" untuk mendapatkan kamar dan layanan medis.
Ke Samik yang dikenal aktif memantau perkembangan sektor kesehatan di Sumenep melalui Komisi IV menyayangkan kejadian-kejadian tersebut.
“RSUD Sumenep ingin dikenang seperti apa, RSUD-lah yang menentukan,” ujarnya tegas.
Menurutnya, tidak cukup hanya membenahi sistem internal, manajemen RSUD juga harus memperhatikan persepsi dan pengalaman pasien.
Namun, apresiasi itu tak datang tanpa catatan. H. Sami’oeddin, anggota Komisi IV DPRD Sumenep, mengaku bangga dengan pencapaian rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut, tetapi juga mengingatkan pentingnya penilaian dari masyarakat sebagai penerima langsung layanan kesehatan.
“Penghargaan itu baik, tapi alangkah lebih baiknya jika penghargaan itu didasarkan atas dasar hasil survei kepuasan masyarakat,” ujar politisi yang akrab disapa Ke Samik itu.
Dalam pandangannya, bisa menjadi kontradiktif bila penghargaan diberikan sementara keluhan dari masyarakat masih sering terdengar.
“Kalau masyarakat masih mengeluh soal layanan, apalagi merasa ada diskriminasi, itu artinya masih ada yang harus dibenahi,” katanya.
Pernyataan Ke Samik tak lepas dari sejumlah berita yang belakangan mencuat. Pada Kamis, 29 Mei 2025, media terbitan.com melaporkan keluhan pasien BPJS yang harus antre berjam-jam dan bahkan ditolak rawat inap dengan alasan kamar penuh.
Dua hari sebelumnya, blok-a.com juga memberitakan hal serupa. Disebutkan bahwa beberapa warga menduga adanya diskriminasi dalam pelayanan serta praktik "jalur dalam" untuk mendapatkan kamar dan layanan medis.
Ke Samik yang dikenal aktif memantau perkembangan sektor kesehatan di Sumenep melalui Komisi IV menyayangkan kejadian-kejadian tersebut.
“RSUD Sumenep ingin dikenang seperti apa, RSUD-lah yang menentukan,” ujarnya tegas.
Menurutnya, tidak cukup hanya membenahi sistem internal, manajemen RSUD juga harus memperhatikan persepsi dan pengalaman pasien.
Ia bahkan menyebut bahwa dirinya akan lebih bangga bila penilaian baik itu datang langsung dari masyarakat penerima layanan.
“Lebih-lebih masyarakat memberi penilaian kalau RSUD Sumenep itu lebih baik dari rumah sakit swasta,” imbuhnya.
“Lebih-lebih masyarakat memberi penilaian kalau RSUD Sumenep itu lebih baik dari rumah sakit swasta,” imbuhnya.
(*)
