LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Kelangkaan elpiji bersubsidi ukuran 3 kilogram di Kabupaten Sumenep memantik reaksi dari Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, H. Sami’oeddin.
Ia meminta pemerintah kabupaten melalui dinas terkait segera turun tangan mengatasi persoalan yang kian meresahkan masyarakat kecil.
Menurut H. Sami’oeddin, elpiji 3 kg sangat vital bagi masyarakat kecil berpenghasilan rendah serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kelangkaan ini, katanya, berdampak langsung pada biaya hidup dan operasional usaha kecil.
“Keluhan masyarakat datang dari berbagai penjuru. Mereka mengeluh karena sulit mendapatkan elpiji. Kalaupun ada, harganya sangat mahal,” kata H. Sami’oeddin.
Harga elpiji melon itu, lanjut dia, kini melambung di kisaran Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per tabung, jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Kondisi ini jelas menambah penderitaan masyarakat kecil yang sangat bergantung pada gas subsidi.
Politikus dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu megatakan, pihak pangkalan menduga ada permainan dalam distribusi elpiji. Beberapa laporan menyebutkan bahwa elpiji tidak didistribusikan langsung ke pangkalan resmi, melainkan dijual ke toko-toko pengecer dengan harga yang jauh lebih tinggi.
“Ini dugaan kuat dari masyarakat dan pihak pangkalan. Elpiji tidak masuk ke jalur resmi, tapi dibelokkan ke pengecer. Ini dimanfaatkan oleh oknum untuk meraup keuntungan besar,” ujarnya.
Ia pun mendesak Pemerintah Kabupaten Sumenep melalui dinas teknis, untuk segera mengusut dan menertibkan distribusi elpiji.
“Pemkab tidak bisa diam. Ini menyangkut kebutuhan pokok masyarakat. Segera bentuk tim pengawasan dan turun ke lapangan,” tandasnya.
H. Sami’oeddin menegaskan, perlindungan terhadap konsumen harus menjadi prioritas. Ia tak ingin kelangkaan elpiji ini berlangsung lama dan membuat rakyat kecil terus menjadi korban permainan harga.
“Kasihan masyarakat. Jangan biarkan ini berlarut-larut,” pungkasnya.
(*)
