LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (21/05/2025), Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumenep menjadi yang pertama menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Penyampaian ini dilakukan di hadapan anggota legislatif dan jajaran eksekutif Pemerintah Kabupaten Sumenep. Fraksi PDIP memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pemerintah daerah.
Dalam pandangannya, Fraksi PDIP menyatakan dukungan penuh terhadap Raperda yang diajukan.
Mereka menilai bahwa kebijakan umum dan prioritas anggaran yang telah dijalankan memberikan arah pembangunan yang positif.
Peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, menurut fraksi ini, patut diapresiasi. Khususnya dalam konteks daerah kepulauan seperti Sumenep yang memerlukan perhatian ekstra dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.
Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Sumenep, menurut fraksi ini, patut diapresiasi. Khususnya dalam konteks daerah kepulauan seperti Sumenep yang memerlukan perhatian ekstra dalam pembangunan infrastruktur dan layanan dasar.
Fraksi PDIP juga menyoroti pentingnya kesinambungan antara perencanaan dan realisasi anggaran.
Mereka menekankan bahwa setiap langkah pembangunan harus berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah mengenai angka pengangguran terbuka di Sumenep.
Salah satu catatan penting yang disampaikan adalah mengenai angka pengangguran terbuka di Sumenep.
Berdasarkan data tahun 2024, angka pengangguran tercatat sebesar 1,69 persen, mengalami penurunan tipis sebesar 0,02 persen dari tahun sebelumnya.
Meskipun ada penurunan, Fraksi PDIP menilai progres tersebut belum signifikan. Mereka mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap isu ketenagakerjaan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Pengurangan pengangguran, menurut Fraksi PDIP, harus menjadi indikator utama keberhasilan program pembangunan daerah. Terlebih di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang kompleks.
Meskipun ada penurunan, Fraksi PDIP menilai progres tersebut belum signifikan. Mereka mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep untuk memberikan perhatian lebih serius terhadap isu ketenagakerjaan, terutama dalam menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan.
Pengurangan pengangguran, menurut Fraksi PDIP, harus menjadi indikator utama keberhasilan program pembangunan daerah. Terlebih di wilayah kepulauan yang memiliki tantangan geografis dan aksesibilitas yang kompleks.
(*)
