LANGGAMPOST.NET - SUMENEP - Evaluasi kinerja keuangan daerah bukan hanya soal laporan angka dan opini audit. Bagi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Sumenep, substansi pembangunan dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat jauh lebih penting.
Dalam rapat paripurna DPRD pada 21 Mei 2025, Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 dengan nada kritis namun konstruktif.
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang ke delapan kalinya tetap mendapat apresiasi.
Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK yang ke delapan kalinya tetap mendapat apresiasi.
Namun, Fraksi PKB menilai capaian tersebut belum mencerminkan pelayanan publik yang optimal, terutama di sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur desa.
Kekosongan jabatan strategis di lingkup Pemkab menjadi sorotan. Fraksi menegaskan pentingnya pengisian posisi berdasarkan prinsip profesionalisme, bukan sekadar loyalitas.
Kekosongan jabatan strategis di lingkup Pemkab menjadi sorotan. Fraksi menegaskan pentingnya pengisian posisi berdasarkan prinsip profesionalisme, bukan sekadar loyalitas.
Di sisi lain, anggaran Dana Desa sebesar Rp354,4 miliar dinilai belum berdampak maksimal terhadap perbaikan infrastruktur desa yang masih banyak rusak, terutama jalan penghubung antarwilayah.
Pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, Fraksi PKB mengkritisi lemahnya pendampingan pasca-pelatihan kerja. Rendahnya upah serta minimnya perlindungan ketenagakerjaan bagi sektor informal menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipertanyakan efektivitasnya. Banyak aset milik pemerintah daerah yang terbengkalai dan belum memberikan kontribusi nyata.
Pada sektor ekonomi dan ketenagakerjaan, Fraksi PKB mengkritisi lemahnya pendampingan pasca-pelatihan kerja. Rendahnya upah serta minimnya perlindungan ketenagakerjaan bagi sektor informal menjadi catatan penting yang harus segera ditindaklanjuti oleh instansi terkait.
Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga dipertanyakan efektivitasnya. Banyak aset milik pemerintah daerah yang terbengkalai dan belum memberikan kontribusi nyata.
Fraksi PKB mendorong adanya terobosan berbasis inovasi, termasuk penguatan peran BUMD sebagai sumber pendapatan alternatif tanpa membebani masyarakat.
Di bidang pendidikan, peningkatan IPM tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kualitas layanan. Persoalan aset sekolah yang belum jelas status hukumnya, serta pendekatan yang lebih menekankan pembangunan fisik ketimbang pengembangan mutu pengajaran, perlu dievaluasi ulang.
Pelayanan kesehatan juga dinilai belum memadai meski program Universal Health Coverage (UHC) telah berjalan. Fraksi menyoroti kekurangan tenaga medis dan peralatan di sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Meski angka kemiskinan menurun menjadi 17,78%, Sumenep masih tergolong sebagai salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur. Fraksi menegaskan pentingnya penggunaan data nasional yang valid agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Isu infrastruktur pun tidak lepas dari perhatian. Meski indikator teknis menunjukkan capaian tinggi, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi jalan rusak di kepulauan masih jadi masalah serius. Tambang ilegal dan persoalan tata ruang turut disoroti sebagai sumber ketimpangan pembangunan.
Fraksi PKB menutup pandangan umumnya dengan harapan agar seluruh kritik ini dijadikan dasar evaluasi menyeluruh oleh Pemkab. Transparansi, integritas, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan ke depan.
Di bidang pendidikan, peningkatan IPM tidak serta-merta menunjukkan peningkatan kualitas layanan. Persoalan aset sekolah yang belum jelas status hukumnya, serta pendekatan yang lebih menekankan pembangunan fisik ketimbang pengembangan mutu pengajaran, perlu dievaluasi ulang.
Pelayanan kesehatan juga dinilai belum memadai meski program Universal Health Coverage (UHC) telah berjalan. Fraksi menyoroti kekurangan tenaga medis dan peralatan di sejumlah fasilitas kesehatan milik pemerintah yang kerap dikeluhkan masyarakat.
Meski angka kemiskinan menurun menjadi 17,78%, Sumenep masih tergolong sebagai salah satu kabupaten termiskin di Jawa Timur. Fraksi menegaskan pentingnya penggunaan data nasional yang valid agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran.
Isu infrastruktur pun tidak lepas dari perhatian. Meski indikator teknis menunjukkan capaian tinggi, kenyataan di lapangan menunjukkan kondisi jalan rusak di kepulauan masih jadi masalah serius. Tambang ilegal dan persoalan tata ruang turut disoroti sebagai sumber ketimpangan pembangunan.
Fraksi PKB menutup pandangan umumnya dengan harapan agar seluruh kritik ini dijadikan dasar evaluasi menyeluruh oleh Pemkab. Transparansi, integritas, dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam tata kelola pemerintahan ke depan.
(*)
