- Bupati Sumenep menjamin hak dasar warga tetap prioritas meski pemerintah sedang melakukan penghematan anggaran besar-besaran.
- Kebijakan efisiensi dilakukan untuk menstabilkan ekonomi daerah yang berdampak pada pemangkasan sejumlah pos APBD.
- Seluruh OPD diminta "putar otak" mencari inovasi pendapatan baru agar pembangunan tidak mandek akibat keterbatasan fiskal.
SUMENEP - LANGGAMPOS.NET - Pemerintah Kabupaten Sumenep memberikan garansi penuh bahwa pelayanan publik oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis tidak akan kendor meski di tengah kebijakan efisiensi.
Hak dasar masyarakat dipastikan tidak tersentuh dampak penghematan, sekalipun sejumlah pos anggaran di lingkungan pemerintah daerah mulai mengalami rasionalisasi.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, memaparkan bahwa kebijakan stabilisasi ekonomi yang diambil pemerintah saat ini memang memberikan tekanan cukup signifikan pada ruang fiskal daerah.
Postur keuangan daerah terpaksa menyusut menyusul pemangkasan di beberapa titik alokasi anggaran yang sebelumnya telah direncanakan dalam APBD.
Namun, orang nomor satu di Sumenep ini menjamin pengetatan anggaran tersebut bukan alasan bagi birokrasi untuk menurunkan standar pelayanan kepada warganya.
Ia bahkan telah menginstruksikan langkah-langkah strategis agar kinerja mesin pemerintahan tetap "ngebut" meski dukungan finansial sedang dibatasi.
”Bagaimanapun, pelayanan publik tetap yang utama. Karena, kita bertekad untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat, sesuai tagline Bismillah Melayani,” tegas Bupati Fauzi, Jumat (24/04/2026).
Bupati menekankan, efisiensi harus dipandang sebagai upaya "bersih-bersih" belanja agar lebih efektif dan tepat sasaran bagi kepentingan masyarakat luas.
Baginya, keterbatasan dana bukan berarti mengurangi tanggung jawab moral pemerintah dalam memenuhi kebutuhan fundamental rakyat di berbagai pelosok.
Sektor esensial seperti kesehatan, pendidikan, pengurusan dokumen kependudukan, hingga perbaikan infrastruktur dipastikan tetap berjalan tanpa hambatan berarti.
Dalam situasi ini, Fauzi menilai profesionalisme aparatur adalah kunci utama agar efisiensi justru memicu lahirnya kreativitas, bukan malah mematikan produktivitas.
Ia menuntut seluruh pimpinan OPD untuk lebih berani dan progresif dalam mengoptimalkan setiap jengkal potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Penguatan tata kelola serta pengawasan anggaran yang lebih ketat menjadi harga mati agar kondisi keuangan daerah kembali bugar dan mampu menopang target pembangunan.
Dengan manajemen yang lebih ramping dan efisien, diharapkan setiap program kerja benar-benar memberikan dampak nyata yang bisa dirasakan langsung oleh warga.
"Harus lebih berinovasi lagi. Yang pasti, bagaimana harapan rakyat bisa terjawab. Dan visi misi Pemkab Sumenep bisa benar-benar tersampaikan," pungkasnya.
(*)
