- Bappeda Sumenep menetapkan enam prioritas strategis untuk tahun anggaran 2026.
- Fokus utama beralih dari proyek fisik ke dampak nyata kesejahteraan masyarakat dan pemerataan wilayah.
- Sektor unggulan seperti pertanian, kesehatan, hingga digitalisasi birokrasi menjadi pilar utama pembangunan.
LANGGAMPOS.NET - SUMENEP – Wajah pembangunan Kabupaten Sumenep pada tahun 2026 dipastikan bakal mengalami pergeseran besar yang lebih menyentuh akar rumput.
Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sumenep kini telah mengunci enam aspek prioritas strategis untuk tahun anggaran mendatang.
Langkah ini diambil guna memastikan pembangunan tidak lagi sekadar angka di atas kertas, melainkan berdampak langsung pada dompet dan kualitas hidup warga.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep, Arif Firmanto, menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan jawaban atas berbagai persoalan klasik di daerah.
Menurutnya, tema besar yang diusung adalah "Memantapkan Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Ekonomi Daerah, serta Menguatkan Kesejahteraan Masyarakat yang Adil dan Merata".
“Prioritas pertama diarahkan pada penguatan kemandirian masyarakat melalui optimalisasi sektor unggulan daerah. Kami menyiapkan intervensi kebijakan pada sektor pertanian, perikanan, ketahanan pangan, pariwisata, dan perdagangan rakyat sebagai penggerak ekonomi utama,” ujarnya, Senin (23/2/2026).
Untuk menjaga daya beli, Pemkab Sumenep memilih pendekatan padat karya dalam setiap program yang dijalankan.
“Ini bukan sekadar membuka pekerjaan sementara, tetapi mendorong perputaran ekonomi di tingkat lokal,” jelas Arif.
Selain ekonomi, kualitas manusia menjadi perhatian lewat pelatihan kompetensi dan penguatan kewirausahaan bagi generasi muda.
Sektor kesehatan dan pendidikan pun tak luput dari bidikan strategis untuk mengejar inklusivitas.
Di bidang kesehatan, pemerintah fokus pada pemerataan dokter spesialis, terutama bagi warga yang tinggal di wilayah kepulauan.
“Kami juga memastikan pendekatan promotif dan preventif berjalan seiring dengan optimalisasi Universal Health Coverage,” katanya.
Sedangkan pada sektor infrastruktur, konektivitas antara daratan dan kepulauan tetap menjadi urat nadi pembangunan untuk memicu aktivitas ekonomi.
Aspek keamanan juga diperkuat melalui sinergi antar lembaga dan pengoptimalan layanan darurat Si-Lapor 112.
Terakhir, Bappeda menekankan pentingnya birokrasi yang bersih dan berbasis digital agar pelayanan publik semakin ringkas.
“Enam prioritas ini adalah upaya memastikan pembangunan berjalan terarah, terukur, dan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” tandasnya.
Upaya ini diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi dan sosial yang kokoh bagi seluruh warga Sumenep.
(*)
