- Sebanyak 208 Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumenep resmi diusulkan untuk tahun anggaran 2027 melalui sistem SIPD-RI.
- Usulan ini merupakan bagian dari 771 program yang dihimpun dalam Musrenbang Kabupaten Sumenep tahun 2026.
- Dinas PUTR menjadi instansi dengan usulan terbanyak yakni 94 usulan, disusul Dinsos dan Dinas Koperasi masing-masing 31 usulan.
LANGGAMPOS.NET - SUMENEP – Rencana pembangunan Kabupaten Sumenep untuk masa depan mulai digodok matang. Sebanyak 208 usulan Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Sumenep kini resmi tercatat dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI).
Ratusan usulan tersebut diajukan untuk tahun anggaran 2027 mendatang. Data ini terungkap dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kabupaten Sumenep yang digelar di Pendopo Agung Keraton.
Pokir DPRD tersebut menjadi bagian penting dari total 771 program yang dihimpun dalam forum perencanaan tahunan tersebut.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep, Arif Firmanto, menyatakan bahwa seluruh aspirasi ini diajukan melalui perangkat daerah terkait. Nantinya, semua usulan akan dibahas bersama agar perencanaan tidak hanya sekadar formalitas.
Arif berharap ada penguatan sinergi agar pembangunan yang direncanakan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya pemenuhan syarat administratif.
"Melalui forum ini, kami mengharapkan adanya penguatan sinergi dan komitmen agar perencanaan pembangunan ini tidak hanya bersifat administratif," ujar Arif Firmanto, Rabu (1/4/2026).
Sementara itu, Wakil Bupati Sumenep Imam Hasyim memberikan catatan khusus. Ia menegaskan bahwa 208 poin tersebut masih berstatus sebagai usulan.
Menurutnya, tidak semua usulan tersebut akan otomatis lolos menjadi program pembangunan. Pemkab Sumenep akan memberlakukan verifikasi ketat dan berjenjang.
Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap program yang diakomodasi benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan skala prioritas daerah.
"Ada proses verifikasi berjenjang untuk memastikan program yang diakomodasi benar-benar sesuai kebutuhan dan tepat sasaran," jelas Imam Hasyim.
Berdasarkan rincian data, usulan Pokir ini tersebar di 15 dinas atau perangkat daerah. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) menerima usulan paling banyak, yakni mencapai 94 usulan.
Posisi kedua ditempati oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) dengan 31 usulan.
Jumlah yang sama, yakni 31 usulan, juga diarahkan ke Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Selebihnya, usulan tersebar di berbagai dinas lain dengan jumlah antara 1 hingga 21 usulan per instansi.
Pemerintah daerah berharap melalui sinkronisasi ini, pembangunan di Sumenep pada tahun 2027 dapat berjalan lebih terarah dan merata di seluruh sektor.
(*)
