- Bappeda Sumenep tengah menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029 untuk memperkuat ketahanan pangan.
- Inflasi Sumenep perlu diwaspadai karena kendala distribusi dan disparitas harga antara daratan dan kepulauan.
- Pemerintah daerah juga mendorong optimalisasi PAD guna menjaga stabilitas fiskal serta daya beli masyarakat.
Langgampos.net - Sumenep - Pemerintah Kabupaten Sumenep meningkatkan fokus terhadap pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan sebagai agenda prioritas strategis memasuki pertengahan tahun 2025.
Langkah ini digerakkan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) yang saat ini menyusun Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) 2025–2029, sebuah dokumen lintas sektor yang dirancang untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan distribusi pangan bergizi bagi seluruh masyarakat, termasuk wilayah kepulauan.
Kepala Bappeda Sumenep, Arif Firmanto, menyampaikan bahwa penyusunan RAD-PG dilakukan sebagai upaya memperkuat sistem pangan lokal dan meningkatkan koordinasi antarinstansi dalam menjaga stabilitas harga.
Arif menegaskan bahwa pengendalian inflasi tidak bisa dilakukan secara parsial. “Inflasi tidak bisa dikendalikan oleh satu lembaga saja. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, terutama dalam memperkuat sistem pangan dan distribusinya,” tegasnya, Jumat (20/6/2025).
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, inflasi provinsi hingga Mei 2025 tercatat sebesar 1,22 persen.
Meskipun stabil, Arif mengingatkan bahwa Sumenep memiliki tantangan geografis yang membuat distribusi antarpulau rentan mengakibatkan ketimpangan harga, terutama untuk komoditas pangan yang masih menjadi penyumbang inflasi terbesar di wilayah tersebut.
Menurut Arif, Bappeda mendorong penguatan produksi pangan lokal sebagai strategi menghadapi potensi gejolak harga. Selain itu, perbaikan rantai distribusi menjadi salah satu fokus utama agar pasokan pangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
Menurut Arif, Bappeda mendorong penguatan produksi pangan lokal sebagai strategi menghadapi potensi gejolak harga. Selain itu, perbaikan rantai distribusi menjadi salah satu fokus utama agar pasokan pangan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.
“Bappeda menginisiasi sinergi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), seperti DKPP dan Dinas Kesehatan, agar program pangan bergizi tidak hanya tersedia, tetapi juga terjangkau bagi seluruh masyarakat,” ujarnya.
Bappeda juga menyoroti persoalan klasik yang masih sering terjadi, yakni disparitas harga antara daratan dan kepulauan.
Bappeda juga menyoroti persoalan klasik yang masih sering terjadi, yakni disparitas harga antara daratan dan kepulauan.
Kondisi ini dinilai harus diselesaikan agar masyarakat pesisir dan pulau-pulau terluar dapat memperoleh bahan kebutuhan pokok dengan harga yang wajar.
Langkah penguatan distribusi menjadi bagian dari upaya menyeluruh pemerintah daerah untuk menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih merata.
Selain sektor pangan, Bappeda turut mendorong peningkatan struktur ekonomi daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Selain sektor pangan, Bappeda turut mendorong peningkatan struktur ekonomi daerah dengan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Arif menilai penguatan PAD, terutama dari sektor pajak dan retribusi, sangat penting untuk menjaga stabilitas fiskal daerah. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat tetap terjaga di tengah dinamika ekonomi yang terus berubah.
“Jika daya beli masyarakat tetap stabil dan kekuatan fiskal daerah terjaga, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.
“Jika daya beli masyarakat tetap stabil dan kekuatan fiskal daerah terjaga, maka pembangunan di Sumenep bisa berjalan secara berkelanjutan,” pungkas Arif Firmanto.
(*)
