LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Lonjakan kasus campak kian mengkhawatirkan dan Anggota Komisi IV DPRD Sumenep, H. Sami’oeddin, S.Pd.I, menyoroti kebijakan puskesmas yang dinilai merugikan pasien campak.
Ia menyayangkan adanya aturan yang mengharuskan pasien dirawat terlebih dahulu di rumah selama lima hari sebelum bisa ditangani fasilitas kesehatan.
“Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dirawat dulu di rumah selama 5 hari? Pasien butuh penanganan segera,” kata H. Sami’oeddin, (21/8).
Menurutnya, kebijakan itu bisa memperburuk keadaan pasien dan menambah angka korban. Ia mendesak puskesmas menghentikan penolakan pasien dan segera memberikan perawatan medis tanpa harus menunggu waktu lama.
Penolakan pasien, kata dia, tidak boleh terjadi di tengah situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Sumenep.
“Hentikan Penolakan. Harus segera ditangani. Jangan sampai korban bertambah hanya karena prosedur yang tidak jelas,” ujarnya.
H. Sami’oeddin juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Sumenep. Ia menilai, apabila ada ketidaksempurnaan dalam proses imunisasi, seharusnya masalah itu tidak dibiarkan berlarut-larut. Kinerja posyandu di tingkat puskesmas pun dipertanyakan.
“Itu artinya posyandu di tingkat puskesmas tidak berjalan dengan baik. Kenapa dinas tidak peka dalam urusan ini?” kata dia.
Politikus asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal sangat santun itu menegaskan agar Dinas Kesehatan turun langsung ke lapangan. Pengawasan menyeluruh ke puskesmas-puskesmas harus dilakukan segera.
Bila perlu, kata dia, anggota DPRD Komisi IV dilibatkan sesuai daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan penanganan berjalan maksimal.
Sekadar Informasi, data menunjukkan kondisi campak di Sumenep kian mengkhawatirkan. Hingga 20 Agustus 2025, tercatat 1.944 balita terserang campak.
“Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus dirawat dulu di rumah selama 5 hari? Pasien butuh penanganan segera,” kata H. Sami’oeddin, (21/8).
Menurutnya, kebijakan itu bisa memperburuk keadaan pasien dan menambah angka korban. Ia mendesak puskesmas menghentikan penolakan pasien dan segera memberikan perawatan medis tanpa harus menunggu waktu lama.
Penolakan pasien, kata dia, tidak boleh terjadi di tengah situasi Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di Kabupaten Sumenep.
“Hentikan Penolakan. Harus segera ditangani. Jangan sampai korban bertambah hanya karena prosedur yang tidak jelas,” ujarnya.
H. Sami’oeddin juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Dinas Kesehatan Sumenep. Ia menilai, apabila ada ketidaksempurnaan dalam proses imunisasi, seharusnya masalah itu tidak dibiarkan berlarut-larut. Kinerja posyandu di tingkat puskesmas pun dipertanyakan.
“Itu artinya posyandu di tingkat puskesmas tidak berjalan dengan baik. Kenapa dinas tidak peka dalam urusan ini?” kata dia.
Politikus asal Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa yang dikenal sangat santun itu menegaskan agar Dinas Kesehatan turun langsung ke lapangan. Pengawasan menyeluruh ke puskesmas-puskesmas harus dilakukan segera.
Bila perlu, kata dia, anggota DPRD Komisi IV dilibatkan sesuai daerah pemilihan masing-masing untuk memastikan penanganan berjalan maksimal.
Sekadar Informasi, data menunjukkan kondisi campak di Sumenep kian mengkhawatirkan. Hingga 20 Agustus 2025, tercatat 1.944 balita terserang campak.
Dari jumlah tersebut, 12 anak meninggal dunia. Data itu dihimpun dari 30 puskesmas yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan, serta empat rumah sakit rujukan di Sumenep. Kasus tersebut tercatat sejak Januari hingga Agustus 2025.
(*)
