LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Proses pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, memasuki tahap krusial dan menjadi perhatian publik.
Kursi Sekda yang kosong setelah berakhirnya masa jabatan sebelumnya kini menunggu sosok baru yang dianggap mampu menjalankan peran strategis dalam birokrasi daerah.
Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo, memberikan bocoran soal syarat utama yang harus dimiliki calon Sekda.
Ia menegaskan bahwa jabatan ini bukan sekadar posisi administratif, melainkan motor penggerak birokrasi sekaligus koordinator antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, rekam jejak yang bersih dan pengalaman memimpin OPD menjadi fondasi penting. Namun, lebih dari itu, loyalitas disebut sebagai syarat mutlak bagi calon Sekda.
“Tentu harus punya loyalitas,” ujar Fauzi singkat saat ditemui wartawan, Selasa, 19 Agustus 2025.
Pernyataan tersebut menguatkan pandangan bahwa Sekda yang ideal bukan hanya kompeten secara teknis. Sosok itu juga harus mampu menjaga kepercayaan, mendukung kebijakan kepala daerah, serta memastikan tagline “Bismillah Melayani” terimplementasi nyata dalam pelayanan publik.
Sejumlah nama pejabat eselon II digadang-gadang berpeluang menduduki kursi Sekda. Namun, keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati setelah melalui mekanisme yang diatur perundang-undangan.
Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Wiraraja Sumenep, Wildan Rasail, memberikan pandangan berbeda terkait istilah loyalitas yang disampaikan Bupati. Menurutnya, loyalitas tidak bisa hanya dipahami sebagai kedekatan personal dengan kepala daerah.
“Yang terpenting adalah kompetensi, persyaratan administrasi, serta loyalitas dalam arti memahami budaya organisasi dan kepentingan masyarakat,” kata Wildan.
Ia menekankan, posisi Sekda adalah jabatan tertinggi dalam struktur aparatur sipil negara di daerah. Karena itu, figur yang nantinya terpilih harus mampu menghubungkan kepentingan pemerintah dengan kepentingan publik.
Wildan menambahkan, Sekda tidak boleh hanya berperan sebagai pelaksana kebijakan kepala daerah. Sosok ini dituntut menjadi jembatan yang menyeimbangkan kebutuhan politik dan birokrasi. Sinergi antar-OPD juga menjadi tanggung jawab utama untuk mempercepat pelayanan publik.
Menurut Wildan, pengalaman dan rekam jejak akan menjadi modal penting, tetapi ke depan, yang paling dibutuhkan adalah integritas dan kapasitas dalam mengelola birokrasi modern.
Pernyataan Bupati Fauzi sekaligus membuka ruang spekulasi di kalangan ASN Sumenep. Publik menunggu siapa pejabat eselon II yang dianggap memenuhi kriteria loyalitas dan kompetensi untuk menduduki jabatan strategis tersebut.
Hingga kini, pemerintah daerah masih merahasiakan nama-nama kandidat yang masuk dalam radar seleksi. Namun, bocoran syarat dari Bupati menjadi petunjuk awal tentang standar tinggi yang sedang dibangun dalam proses penentuan Sekda baru.
(*)
