LANGGAMPOS.NET - SUMENEP - Beberapa hari yang lalu, Forum Mahasiswa Kangayan, atau Formaka, mendatangi Kesekretariatan DPRD Sumenep, dan menyerahkan sebuah surat. Surat itu ditujukan kepada Anggota DPRD Sumenep Khusus Dapil 8.
Isi surat itu adalah pelantikan pengurus Formaka yang dirangkai dengan Forum Group Discussion (FGD) yang akan diselesanggarakan pada 11 Mei 2025 mendatang.
Namun, surat itu bukan surat biasa. Formaka menjelaskan bahwa surat itu adalah tantangan uji nyali kepedulian Anggota DPRD Sumenep Dapil 8 terhadap nasib masyarakat di daerah kepulauan, khususnya Kecamatan Arjasa, Kangayan, dan Sapeken.
“Surat ini adalah bentuk ajakan terbuka. Kami ingin tahu, apakah para anggota dewan betul-betul peduli atau sekadar datang saat kampanye,” ujar Rifqy kepada wartawan, Kamis (8/05/2025).
“Surat ini adalah bentuk ajakan terbuka. Kami ingin tahu, apakah para anggota dewan betul-betul peduli atau sekadar datang saat kampanye,” ujar Rifqy kepada wartawan, Kamis (8/05/2025).
Tema yang diangkat dalam forum diskusi itu juga mencolok: Fasilitas Krisis, Rakyat Kepulauan Menangis: Pemerintah Kemana?
Menurut Rifqy, tema tersebut mencerminkan kondisi nyata di Kangayan. Di sana, kata dia, masyarakat masih hidup dalam keterbatasan yang akut: infrastruktur jalan rusak, layanan kesehatan terbatas, akses pendidikan minim, perekonomian lesu, dan jaringan komunikasi yang buruk.
“Ini bukan sekadar seremoni pelantikan. Ini ruang dialog yang mendesak. Sayangnya, dari beberapa anggota dewan yang kami hubungi langsung, belum ada yang memberi kepastian hadir,” kata Rifqy.
Ia mengungkapkan, saat silaturahmi ke DPRD Sumenep pada 23 April 2025 lalu, beberapa Anggota DPRD Sumenep VIII menyampaikan secara lisan akan hadir. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret.
Formaka menilai ketidakhadiran para wakil rakyat dalam forum ini akan mencerminkan ketidakseriusan mereka dalam memperjuangkan keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan.
“Wakil rakyat semestinya tidak hanya datang saat kampanye. Kehadiran mereka di forum seperti ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral,” ucap Rifqy.
Formaka mendorong agar para legislator Sumenep Dapil VIII menunjukkan komitmen nyata. Forum ini, katanya, adalah panggung untuk membuktikan bahwa kepercayaan rakyat tidak dibalas dengan ketidakhadiran.
“Ini saatnya menunjukkan, bahwa suara rakyat dari kepulauan masih didengar,” pungkasnya.
Menurut Rifqy, tema tersebut mencerminkan kondisi nyata di Kangayan. Di sana, kata dia, masyarakat masih hidup dalam keterbatasan yang akut: infrastruktur jalan rusak, layanan kesehatan terbatas, akses pendidikan minim, perekonomian lesu, dan jaringan komunikasi yang buruk.
“Ini bukan sekadar seremoni pelantikan. Ini ruang dialog yang mendesak. Sayangnya, dari beberapa anggota dewan yang kami hubungi langsung, belum ada yang memberi kepastian hadir,” kata Rifqy.
Ia mengungkapkan, saat silaturahmi ke DPRD Sumenep pada 23 April 2025 lalu, beberapa Anggota DPRD Sumenep VIII menyampaikan secara lisan akan hadir. Namun hingga kini, belum ada tindak lanjut konkret.
Formaka menilai ketidakhadiran para wakil rakyat dalam forum ini akan mencerminkan ketidakseriusan mereka dalam memperjuangkan keadilan pembangunan bagi masyarakat kepulauan.
“Wakil rakyat semestinya tidak hanya datang saat kampanye. Kehadiran mereka di forum seperti ini adalah bentuk pertanggungjawaban moral,” ucap Rifqy.
Formaka mendorong agar para legislator Sumenep Dapil VIII menunjukkan komitmen nyata. Forum ini, katanya, adalah panggung untuk membuktikan bahwa kepercayaan rakyat tidak dibalas dengan ketidakhadiran.
“Ini saatnya menunjukkan, bahwa suara rakyat dari kepulauan masih didengar,” pungkasnya.
(*)
